16/06/19

Ditetapkan Tersangka, KPU Palembang Siap Jalani Proses Hukum



PALEMBANG, KB . Pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Palembang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap menjalani proses hukum yang berlaku."Kalau status kami sebagai tersangka tidak bisa dielakan lagi, dan itu sudah menjadi konsumsi nasional. Itu sudah menjadi keputusan penyidik Polresta Palembang, kami lima komisioner KPU Palembang menghormati itu, kami akan mengikuti proses itu dengan baik," kata Ketua KPU Sumsel, Eftiyani dalam keterangan pers di kantor KPU Palembang bersama empat komisioner KPU Palembang lainnya, Minggu (16/6).

Eftiyani mengatakan pihaknya akan menghapi persoalan hukum yang mendera kelima komisioner KPU Palembang. Karena hal itu merupakan tanggung jawab pihaknya. 

Dia menambahkan pihaknya telah mendapat pendampingan hukum atas dukungan KPU Provinsi dengan menunjuk kuasa hukum Sri Sulastriana SH. 

Efti mengungkapkan, kelima komisioner KPU kota Palembang telah menjalani proses pemeriksaan oleh Kepolisian Polresta Palembang pada Jumat (14/6) sejak pukul 09.00 hingga 17.30 WIB. 

Menurut Efti, persoalan yang menimpa kelima Komisioner KPU Palembang sudah menjadi masalah lembaga KPU. Untuk itu pihaknya didampingi KPU Sumsel akan berkoordinasi dengan KPU RI untuk meminta petunjuk dalam menghadapi proses hukum.

"Sesuai petunjuk KPU Provinsi besok kami akan menghadap KPU RI. Apapun langkah yang ditempuh itu adalah kewenangan KPU RI. Kita serahkan pada mereka," tukasnya.

Sementara Komisioner KPU Sumsel Hepriyadi dan Amrah Muslimin yang hadir dalam keterangan pers mengatakan, apa yang diakukan KPU Palembang dalam proses pemilu lalu telah sesuai aturan. 

Menurutnya rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Palembang terjadi revisi sehingga tidak bisa dijadikan dasar pihaknya melakukan Pemungutan suara lanjutan. Selain itu tanggal permintaan rekomendasi terlambat karena disampaikan pada 25 sedangkan batas akhir PSL tanggal 27 April. 

"Pertama waktunya dak mungkin itu dilaksanakan tanggal 25 sedangkan batas akhir PSL itu tanggal 27. Yang kedua kami tidak mengenal revisi rekomendasi, artinya tidak ada kepastian hukum, apa yang akan kami jadikan pijakan untuk melaksanakannya kalau rekomendasi nya berubah ubah dari PSL beberapa hari kemudian direvisi menjadi PSU (Pemungutan Suara Ulang) untuk semua pemilihan. Yang tadinya hanya PSL Pilpres menjadi PSU semua tingkatan," jelas Hepriyadi.

Lebih lanjut pihak PPS dan PPK menolak digelarnya PSL karena penghitungan suara sudah selesai.



EmoticonEmoticon