21/02/19

Workshop Siskeudes Banyuasin


Pangkalan Balai,kb.com -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin mengadakan Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0. Workshop di buka Langsung Bupati Banyuasin H.Askolani, SH., MH di Auditorium Pemkab Banyuasin, Rabu (20/02).
Bupati Askolani menyambut Baik adanya Workshop ini dalam Rangka meningkatkan Kapasitas dan penyelarasan pemahaman Antara pemangku Kebijakan, Stakeholder dan pemerintah Daerah terkait pengelolaan keuangan desa Berbasis Aplikasi Guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, Akuntabel dan efektif serta tertib dan disiplin Anggaran.
“Kegiatan ini menjadi wadah kita semua untuk saling berkomunikasi tentang bagaimana mewujudkan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan desa Sesuai dengan UUD No. 6 tahun 2014”, katanya.
Askolani juga memaparkan beberapa informasi tentang perkembangan
Dana Desa di Kabupaten Banyuasin sebagai
berikut:
1. tahun 2015 sebesar Rp. 80.574.536.000,- atau
Rp.300.000.000,-/Desa;
2. tahun 2016 sebesar Rp. 180.639.025.000,-
atau Rp.624.000.000,-/Desa;
3. tahun 2017 sebesar Rp. 230.005.921.000,-
atau Rp.798.632.000,-/Desa;
4. tahun 2018 sebesar Rp. 253.420.207.000,-
atau Rp.879.931.000,-/Desa;
5. dan tahun 2019 meningkat menjadi sebesar
Rp.299.914.538.000,- atau
Rp.1.041.369.000,-/Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD)
yang bersumber dari APBD Kabupaten
Banyuasin pada tahun 2015 dan 2016 masing- masing sebesar Rp 58.895.400.000,- (Lima Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tahun 2017 sebesar Rp.106 M (Seratus Enam Milyar Rupiah) dan tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp. 108.403.000.000,-. atau 10 % (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus Kabupaten dan mudah-mudahan pada tahun 2019 anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) terus akan kita tingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Lebih lanjut Askolani mengatakan Dengan semakin meningkatnya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang sebagian besar digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif dan operasional lembaga kemasyarakatan Desa diharapkan kesejahteran Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa semakin meningkat.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, saya
memerintahkan kepada OPD terkait untuk segera menyusun langkah-langkah dan upaya perumusan, penyusunan dan penetapan kebijakan yang mengarah kepada penguatan dan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan daerah”, tutupnya.

Workshop dihadiri Bupati Banyuasin H Askolani, SH., MH, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Ir. Achmad Hafis Tohir, Deputi Kepala BPKP Bid. Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Drs. Gatot Darmasto, Ak., M.BA, Kanit 1 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel Kompol Agus Apri Irawanto, S.Si, Kepala Sub Auditorat Antoni Inoki, S.E., A.K., M.Si., CA, Wakil Ketua DPRD Banyuasin Heryadi H.M Yusuf, S.P, Kapolres Banyuasin Yang diwakili Kabag Ops Kompol M.P Nasution, Kajari Banyuasin L.A Kamis, SH., MH, Dandim 0430 yang di Wakili Pasiter Lettu. Inf. Pringgo Budi Para Asisten, Staff Khusus, OPD terkait, serta Camat, Lurah, Dan Kades Se-kabupaten Banyuasin.(DISKOMINFO/PKP)


EmoticonEmoticon