06/02/19

Kemendes Buka Call Center dan Bentuk Satgas



Palembang,kb.com - Guna melakukan pengawasan dana desa agar para kepala desa menggunakan dana tersebut sesuai dengan koridor atau aturan yang ditetapkan. Maka, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), membuka bilik aduan berupa call center serta membentuk satgas pengawasan. Disamping masyarakat juga turut aktif untuk mengawasi keluar dan masuk dari dana tersebut.
Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi mengatakan, untuk melakukan penguatan pengawasan pihaknya terus mencari solusi berupa pendekatan yang paling efektif. Karena selama ini pengawasan yang sifatnya vertical pengawasan yang memang dilakukan oleh inpektoral masing-masing kabupaten. 
Selain itu juga pihaknya memiliki pengawasan berupa pengaduan masyarakat yang difasilitasi dengan call center. Setelah dilakukan sertifikasi perlu ditindaklanjuti pihaknya memiliki satgas dana desa, selain itu pihaknya juga mendorong keterlibatan masyarakat.
“Jadi apabila masyarakat menemukan penggunaannya dana desa tidak sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing desa. Maka bisa langsung melaporkan ke call center kami di 1500040,” katanya, saat menjadi narasumber Forum Merdeka Barat 9 yang bertema : Kinerja Pemerintah 4 Tahun Jokowi - JK : Memberantas Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa, di Griya Agung, Senin (4/2/2019).
berdasarkan standar operasional (SOP) yang dimiliki laporan tersebut dalam satu minggu langsung ditindaklanjuti, apabila dokumennya sudah lengkap melalui satgas tersebut akan menilai masuk dalam ranah pidana atau mungkin kesalahan administrasi
“Saat ini sudah banyak terkait masalah peyalahgunaan yang tidak sesuai dengan penggunaan dana desa ada juga salah secara prosudural. Sangsinya sendiri apabila ditemukan aspek pidana maka aparat hukum yang memprosesnya,” bebernya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan, agar dana desa tidak disalah guna, maka peranan pengawasan dari inspektorat provinsi sangatlah diperlukan biar tetap bisa terkontrol dengan baik. Hal tersebut akan bersinergi dengan program pemerintah provinsi demi mengentaskan angka kemiskinan yang masih tinggi di Sumsel 12, 80%.(sumber : globalplanet)


EmoticonEmoticon