31/01/19

Pemprov Sumsel Komitmen Saber Pungli di 17 Kab/Kota

Palembang, kb.com - Pemerintah Daerah memegang amanah terbesar dalam melayani dan melakukan kebijakan-kebijakan di masyarakat. Sehingga, pemberantasan pungli sudah saatnya kita hapuskan dan tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Sumatera Selatan.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, saat membuka kegiatan analisa dan evaluasi kegiatan operasional implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Tahun 2018 di Graha Bina Praja, Rabu, (30/1/2019).
“Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Polda Sumsel akan merencanakan aksi sosialisasi saber pungli kepada seluruh 17 Kota/Kabupaten yang ada di Sumsel agar tidak ada lagi aparatur negara yang masih melakukan pungli,” ujar Mawardi.
Ia mengatakan rencana aksi di Tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik dengan cara koordinasi antara Polda dengan inspektorat, Bupati, dan Wali Kota agar seluruh pihak terkait dapat turut mendukung sosialisasi anti pungli kepada para ASN maupun masyarakat.
“Sosialisasi saber pungli kepada para pengguna anggaran, pemegang kebijakan, dan unit-unit pelayanan di seluruh Kabupaten Kota di Sumsel diharapkan dapat mengurangi tingkat pungli di masyarakat bahkan diharapkan dapat meniadakan pungli,” katanya.
Ia berharap melalui kerjasama dan koordinasi antara pihak Pemerintah Provinsi maupun daerah dengan satgas saber pungli , maka sosialisasi dan implementasi aksi sadar pungli dapat terlaksana dengan baik, serta didukung dari segi moral maupun materil.
Sementara itu, Ketua pelaksana Satgas Saber Pungli Sumsel Kombes Pol, Drs. Dody Marsidy, M. Hum., CFr.A., menjelaskan bahwa memungut biaya atau meminta uang secara paksa (pungli) oleh seseorang kepada pihak lain merupakan sebuah praktek kejahatan ataupun perbuatan pidana.
“Pungli menyebabkan beberapa dampak yang tidak baik bagi masyarakat, di antaranya yaitu rusaknya tatanan masyarakat, menciptakan masalah sosial dan kesenjangan sosial, menghambat pembangunan yang merugikan masyarakat, dan menimbulkan k etidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ungkap Dody.
Ia menjelaskan terdapat beberapa pelayanan publik yang rentan pungli yaitu pelayanan surat akte kelahiran, biaya pendidikan, pencarian pekerjaan, SKEP Kepangkatan, surat nikah, pelayanan e-KTP dan sertifikat tanah, pelayanan SIM, STNK,BPKB, dan pelayanan surat kematian.Oleh sebab itu, untuk menanggulangi hal ini telah diterbitkan Perpres No. 87 Tahun 2016 pada Tanggal 21 Oktober 2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli.
Secara nasional, setelah dua Tahun Satgas Saber Pungli bekerja, puluhan ribu pengaduan diterima, dan ribuan layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet (OTT)  telah dilakukan. "Capaian ini patut diapresiasi, meskipun tidak sedikit yang mengkritik lembaga ini,” katanya.
Dody mengatakan kinerja Satgas Saber Pungli Sumatera Selatan telah mencapai 4 giat di Tahun 2018, yaitu asistensi pada UPP Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Musi Rawas, dan Lubuk Linggau.
Di tahun 2019 ini, akan dilakukan beberapa perbaikan untuk meningkatkan kinerja satgas saber pungli, yaitu dengan berupaya untuk menggiatkan koordinasi dan komunikasi secara dokumentasi maupun verbal dengan pihak Pemprov Sumsel, Pemkab, Pemkot, hukum, dan masyarakat.
Dalam kegiatan ini juga turut dilakukan pemberian penghargaan kepada UPP Satgas Pungli kepada Kab/Kota di Sumsel, yang telah berprestasi dalam melaksanakan tugas sebagai satgas saber pungli, yaitu kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Kabupaten OKUT.(redinfopublik)


EmoticonEmoticon