11/12/18

Pemkab Banyuasin Gelar Rakorda UKPBJ Se-Sumsel

Kb. Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Se Sumatera Selatan. Rakor yang dilaksanakan 10-11 Desember ini, digelar di Hotel Wyndham Opi Mall Kelurahan Jakabaring Selatan Kabupaten Banyuasin.
Dijelaskan Kepala Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan H. Muhammad Sujai, ST., MT, Barang/jasa pemerintah adalah salah satu entitas pokok dari proses pembangunan yang sangat dibutuhkan setiap negara, karena ketersediaan barang/jasa memberikan pengaruh langsung terhadap sistem pembangunan.
Karena itu, menurutnya pemerintah dituntut untuk menjalankan kegiatan pengadaan barang/jasa secara akurat dan efektif. Hal ini dimaksudkan demi mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dalam mencapai akselerasi pembangunan menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera.
Bupati Banyuasin H. Askolani, SH., MH., yang diwakili Sekretaris Daerah Dr. Ir. H. Firmansyah, M.Sc dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini menjadi forum untuk berbagi informasi dan pengalaman serta membuka wawasan mengenai kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan tata kelolanya serta praktik pengadaan barang jasa secara umum sehingga dapat meningkatkan kinerja pengadaan barang jasa yang kredibel.
Selain itu, lanjutnya, rakor ini digunakan untuk selalu merapatkan barisan, saling meng-update diri dan saling memberi informasi demi membangun sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang kredibel.
“Hari ini juga akan dilakukan peluncuran program sistering yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara UKPBJ Percontohan dengan UKPBJ non Percontohan dalam rangka mempercepat Program Modernisasi Pengadaan, dimana untuk Provinsi Sumatera Selatan telah ditunjuk UKPBJ Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai salah satu rujukan modernisasi pengadaan di Indonesia,” pungkas Firmansyah
Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP RI Tatang Rustandar Wiraatmaja meminta organisasi pengadaan harus ditingkatkan, baik dalam penguatan kelembagaan, kapasitas personil, sistem komunikasi, serta sistem layanan. Semua ini tentunya sejalan dengan semangat kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan.
Tatang mengharapkan peran aktif semua pihak agar pemerintah daerah dapat membentuk dan menjalankan organisasi layanan pengadaan yang mandiri, bersih, transparan, dan bebas dari segala intervensi serta intimidasi.
Karena itu, menurutnya pemerintah dituntut untuk menjalankan kegiatan pengadaan barang/jasa secara akurat dan efektif. Hal ini dimaksudkan demi mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih guna mencapai akselerasi pembangunan menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera.
“Dengan semangat transparansi itu, maka sistem pelelangan akan lebih berkualitas dan memberi hasil yang memuaskan. Karena itu, rakor ini kita harapkan dapat mewujudkan harapan tersebut,” harapnya
Sementara, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru diwakili Kabiro Organisasi Pemprov untuk mewujudkan pengadaan barang jasa yang baik setidaknya ada lima pilar pengadaan barang/jasa yang harus dipenuhi, yaitu kepatuhan pada regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ketepatan market operation, dan integritas serta pemanfaatan teknologi informasi.
Terkait dengan teknologi informasi sistem pengadaan barang/jasa diminta agar menerapkan sistem e-procurement atau pengadaan barang/jasa secara elektronik. Dengan menerapkan semua pilar tersebut, sistem pengadaan barang/jasa di lembaga pemerintahan akan tertata dengan lebih baik.
Hadir Ka Biro Organisasi Pemprov Drs. H. Abdul Hamid, M.Si., Kajari Banyuasin La Kamis, SH., MH., Perwakilan Polres Banyuasin, Asisten Perekonomian Ir. H. Kosarudin, MM., Plt. Asisten Administrasi Umum, Kadis Perhubungab, Kepala BKPSDM, Kadis PU Tata Ruang, Kadis Perkimtan, Kasat Pol PP, Staf Khusus Bupati Banyuasin, Sekda OKU Tinur, Sekda Ogan Ilir, Sekda Muara Enim, Sekda Empat Lawang, Sekda Lubuk Linggau, Asisten Sekda Kota Palembang. (Diskominfo/PKP)


EmoticonEmoticon