14/03/18

Usaha PPUT DI Banyuasin Semuanya Ilegal


PANGKALAN BALAI, KB- Semua panti pijat urut tradisional (PPUT) yang beroperasi di Banyuasin ilegal alias tak berizin. Sayangnya meskipun telah berkali dilakukan razia, hingga kini belum ada tindakan untuk penutupan.
Hal itu dibenarkanKadinsos Banyuasin Hazmi melalui Kasi Pemberdayaan Perorangan Zakia SSos, akhir pekan lalu. Kata dia, sejauh ini belum ada izin yang diterbitkan mengenai panti pijat urut tradisional (PPUT) di Banyuasin.
“Ya semua PPUT yang beroperasi di Talang Kelapa hingga Betung. Termasuk yang ada di Kecamatan Sembawa itu, belum mengantongi izin,” ungkap Zakia saat dimintai konfirmasi wartawan.
Ditambahkan Kabid Rehabilitasi Drs Mulyono dalam waktu dekat, Dinsos bersama Satpol PP Banyuasin akan menerbitkan PPUT tersebut, sesuai amanat Peraturan Daerah (Perda) Banyuasin Nomor 5 tahun 2012 tentang Penyelenggara Perizinan.
“Dalam Perda tersebut dinyatakan bahwa tempat-tempat seperti panti pijat, salon kecantikan dan usaha lainnya, wajib memiliki izin operasi. Namun, kita masih memberikan kesempatan pemilik usaha untuk memproses izin usaha,” kata dia.
Dijelaskan dia, pihaknya belum bisa memastikan apakah panti pijat tak berizin ini menyediakan layanan plus-plus. “Dari informasi ada yang seperti itu, namun sebagian ada juga yang benar benar pijat. Tentunya kita akan kerja sama dengan instansi terkait soal penertiban,” ujar dia.
Kata dia, sejauh ini pernah pemilik panti pijat mengajukan proses izin. Namun sayangnya, belum izinnya diproses usaha panti itu sudah tutup. “Untuk izin memang harus ada rekomendasi dari kita, Dinkes, baru ke BPT,” kata dia.
Soal kapan penertiban dilakukan, dia menyebut usah pelaksanaan Pilkada Banyuasin. “Tentunya kita masih memberikan kesempatan pemilik usaha untuk mengurus izin,” ulas dia.
Dia menyebut untuk Panti Asuhan yang berdiri di Banyuasin, belasan panti sudah ada izin. Namun, ada beberapa panti  yang belum melakukan perpanjang izin. “Tentunya kita akan tetap melakukan pengawasan terhadap panti yang ada di Bumi Sedulang Setudung,” kata dia.
Sementara itu, Tatang, warga Talang Kelapa meminta instansi terkait agar menertibkan panti yang tidak mengantongi izin dari Pemda Banyuasin. Sebab, jika tidak sangat merugikan Pemkab Banyuasin. “Pastinya PAD Banyuasin hilang. Seharusnya Pemda Banyuasin mengambil tindakan cepat melakukan penertiban,” pungkas dia. (iz)


EmoticonEmoticon