03/11/17

Babinkamtibmas Awasi Pelaksanaan Dana Desa

Banyuasin,KB - Babinkamtibmas Polres Banyuasin akan melakukan pengawasan pelaksanaan dana desa di 288 Desa dalam Kabupaten Banyuasin sehingga berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Hal ini sesuai dengan Penandatangan kesepakatan bersama Kepolisian Resort Banyuasin dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa,dimana naskah kerjasama ditandatangani antara Bupati Banyuasin SA Supriono dengan Kapolres Banyuasin AKBP Yudhi SM Pinem SIK di gedung graha sedulang setudung Pemkab Banyuasin, Kamis (2/11/2017). 
Dan disaksikan Inspektur Subagio,Plt Kadis PMD Roni Utama AP Msi, ratusan kades, camat dan Kabinkamtibmas.Dimana sesuai aturan besaran dana desa diatur sesuai dengan kondisi luas wilayah dan jumlah penduduk miskin, dimana dalam penggunaannya 70 persen dana untuk pembangunan dan 30 persen untuk operasional."Penandatangan kesepakatan ini untuk menindaklanjuti MoU Kapolri dengan Mendagri dan Kemendes PDT, "kata Kapolres.
Dimana penyelewengan dana desa sehingga menjadi tindakan korupsi, karena tidak sesuai regulasi dan lemahnya pengawasan.Maka dari itu dinilai dana desa perlu dikawal mulai dari perencanaan, pelaksanan hingga pelaporan.Dan kerjasama ini untuk menjadi pedoman dalam pengawasan dan penanganan masalah." Jangan salah persipsi, Kabinkamtibmas, kades dan babinsa selama ini akor, karena ada Mou ini jadi pecah, karena dana desa diawasi Babinkamtibmas saya ngak mau itu terjadi. Ingat fungsi kontrolnya berperan bersama-sama,"katanya.
Mulai dari susun rancangan APB desa, kades harus libatkan Babinkamtibmas dan mudah diakses masyarakat. Kemudian umumkan dana desa dalam bentuk banner besar sebagai bentuk transpirasi dan akuntabel."Babinkamtibmas bisa ingatkan kades kalau tidak sesuai RAB dalam pelaksanaannya,Babinkamtibmas juga bisa ingatkan kalau ada penyelewengan,"katanya.Tapi kalau tetap bandel lanjut Kapolres maka persoalan itu oleh Babinkamtibmas melapor ke Kapolsek dan diteruskan ke Kasat Reskrim. Nanti Diselesaikan secara internal melalui Inspektorat. Dan langka terakhir baru penegakan hukum.
Sementara itu, Bupati Banyuasin SA Supriono menegaskan bahwa UU nomor 6 tahun 2016 tentang Desa mengisyaratkan dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan dan percepatan pembangunan sarana pedesaan.Dimana Desa diberi ruang untuk mengurusi desanya sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan dan aset desa."Terkait hal ini, kami nilai perlu pengawasan dan pendampingan, maka kami lakukan Mou dengan Polres Banyuasin,"jelasnya.
Ingat lanjut Supriono dana yang diberikan pemerintah ke desa itu merupakan dana rakyat yang diambil dari pengelolaan SDA ataupun dari pajak masyarakat. "Kades memang pemegang keuangan, tapi ingat Ini uang dari rakyat. Satu rupiahpun yang kita pakai harus kita pertanggungjawabkan secara baik, "katanya.Benar kata Kapolres tadi, tandas Supriono bahwa MOU dibuat biar kades melakukan pelaksanaan dana desa ini sesuai dengan aturan, yang mungkin ketidakpahaman sehingga menimbulkan masalah hukum."Berpikirkanya positif saja, kalau tidak melakukan kesalahan jangan pernah takut, dan sebaliknya kalau sudah berpikir takut artinya selama ini pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan,"tegasnya.(Det/Ay)


EmoticonEmoticon