29/09/17

Sosialisasi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa

Banyuasin,KB - Pengadaan barang/jasa pemerintah selama ini hanya dilakukan PNS dengan dibentuk secara Adhock, dimana hanya dikerjakan sebagai tugas tambahan bagi PNS yang bersangkutan.Kedepan, menjadi jabatan fungsional dimana pegawai yang di tugaskan melaksanakan pengadaan barang/jasa dapat fokus terhadap tugasnya karena tidak ada perangkapan jabatan.
Artinya, pegawai yang menjadi pengelola pengadaan barang jasa kedepannya adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan kopetensi sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi pengadaan,sehingga tercapai tujuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif,efisien,terbuka,bersaing,transparan, tidak diskriminatif dam akuntabel.

 "PNS pengelola pengadaan barang jasa kedepan berstatus jabatan fungsional," Kata Sekda Banyuasin DR H Firmansyah seperti disampaikan Plt Asisten I DR H M Senen Har Msi dalam kegiatan Sosialisasi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyuasin di Auditorium Pemkab Banyuasin, Kamis (28/9/2017).
Dijelaskan Senen bahwa, Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan fungsi penting dari setiap organisasi pemerintah. Pengadaan yang efisien,efektif, akuntabel dan transparan sangat penting dalam rangka mewujudkan efektivitas pencapaian kinerja program pemerintah khususnya Kabupaten Banyuasin.
Kegiatan pengadaan barang/jasa terangnya merupakan pekerjaan pemerintah yang selalu ada setiap tahun namun pelaksanaannya selalu  dilakukan PNS dengan dibentuk secara Adhock dimana hanya dikerjakan sebagai tugas tambahan bagi PNS yang bersangkutan.
"Berdasarkan rencana umum pengadaan tahun 2017, jumlah paket lelang untuk Kabupaten Banyuasin berjumlah 264 paket dengan sumber dana dari APBD dan APBN. Tentunya jumlah tersebut bukanlah jumlah yang sedikit,sehingga untuk mengelola dana sebesar itu tidak bisa dilakukan sebagai tugas tambahan PNS saja,"kata Senen.
"Tujuan dibentuknya jabatan fungsional untuk meningkatkan produktifitas kerja,produktifitas unit kerja,peningkatan karir dan peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah. Karena
Profesinalisme merupakan salah satu aspek yang diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah yang efektif dan efisien,"kata Senen yang juga merangkap jabatan sebagai Kabag Pemerintahan Umum ini.
Sedangkan, Pengembangan karir di titik beratkan pada sistem prestasi kerja adalah bentuk dukungan terhadap profesionalisme. Melalui jabatan fungsional penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit berdasarkan unsur dan subunsur kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang pejabat fungsional, sehingga antara karir dan prestasi akan senantiasa beriringan berdasarkan aktifitas seorang pengelola pengadaan.
"Dengan adanya jabatan fungsional di lingkup Pemkab Banyuasin baik yang ditempatkan pada unit kerja pengadaan barang sebagai kelompok kerja pada setiap OPD sebagai pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan diharapkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang selama ini dilaksanakan oleh pegewai berstatus adhock dapat menjadi pegawai berstatus tetap sehingga pegawai yang di tugaskan melaksanakan pengadaan barang/jasa dapat fokus terhadap tugasnya karena tidak ada perangkapan jabatan atau kegiatan lain,"harapnya.
Selain itu diharapkan para pegawai tersebut merupakan para pegawai yang memiliki kemampuan dan kopetensi sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi pengadaan,sehingga tercapai tujuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif,efisien,terbuka,bersaing transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel.(det/Ay)


EmoticonEmoticon