08/05/17

PDIP Buka Pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Secara Gratis

Banyuasin, Kabarbanyuasin.com - Kabar teranyar dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Banyuasin, Senin (8/5/2017) hari ini secara resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran dan Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Banyuasin periode 2018-2023. Pendaftaran dibuka untuk umum dan tidak di pungut biaya alias gratis.

Hal ini dijelaskan Ketua DPC PDIP H Askolani SH MH didampingi Sekjen Sukardi dan jajaran Panitia pendaftaran dalam konfrensi pers di sekretariat DPC PDIP Banyuasin. Jl Merdeka KM 42 Kelurahan Mulyaagung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin telp/fax (0711) 891576.

Dikatakan Askolani bahwa pembukaan pendaftaran dan penjaringan ini sesuai dengan Surat DPP Partai Nomor: 2706/IN/DPP/IV/2017 tertanggal 1 April 2017 perihal Instruksi Melakukan Pemetaan Daerah dan Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Surat DPD Partai Nomor : 454/lN/DPD-19/N/2017 tertanggal 28 April 2017 perihal Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin, maka DPC PDI Perjuangan membuka Pendaftaran pengambilan berkas dimulai dengan tahapan. 

Adapun pendaftaran dan penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wabup Banyuasin dengan tahapan sebagai berikut. Pembukaan dan pengambilan Berkas pendaftaran dimulai tanggal  08 Mei s/d 28 Mei 2017. Sedangkan  pengembalian berkas pada tanggal 29 Mei s/d 05 Juni 2017.

“Kemudian Verifikasi berkas bakal calon dimulai tanggal 06 Juni s/d 11 Juni 2017.  Perbaikan berkas jika ada kekurangan pada tanggal  12 Juni s/d 17 Juni 2017, dan Rapat finalisasi pemberkasan 19 Juni 2017," jelas Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banyuasin ini. 

Dijelaskan Askolani siapapun yang mempunyai kompetensi untuk memimpin Kabupaten Banyuasin dipersilahkan mendaftar di Panitia. “PDlP merupakan partai modern dan terbuka, kita persilahkan siapapun baik kader maupun dari eksternal Partai dan ini gratis,” tegasnya.
Menurutnya semua penilaian akan dilaksanakan pada tingkatannya, keputusan terakhir ada pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dengan melihat semua aspek penilaian ditambah tingkat elektabilitas.

“DPC tidak bisa menjamin apalagi  menentukan siapa yang bakal diusung PDIP. Semua melalui tahapan penilaian pada tingkatannya. DPC hanya menjaring Bakal calon,” jelas suami Hj Heryati ini.

Kenapa PDIP membuka pendaftaran rentang waktu yang panjang, jelas Askolani karena dengan rentang waktu yang panjang pihaknya bisa melakukan penilaian dan penalaan calon yang memang betul-betul diharapkan masyarakat dalam memimpin Banyuasin kedepan.

"Artinya kita ingin cari yang terbaik dari yang baik, "katanya.

Kembali ditegaskannya bahwa PDIP terbuka bagi siapapun yang mau mencalonkan diri dari PDIP dan tentu memenuhi 21 syarat yang sudah ditetapkan tersebut. "Dan PDIP juga menyiapkan kader baik untuk calon Bupati dan Wakil Bupati. Namun persyaratan dan ketentuannya sama seperti pendaftaran umum,"katanya. Setelah proses pendaftaran lanjutnya tentu ada survey internal melalui Litbang DPP dan Survey Independent nasional.

"Jadi hasil survey ini salah satu masukan untuk menetapkan calon yang akan di usung PDIP Banyuasin untuk pilkada Banyuasin 2018 nanti,"katanya.

Berikut Persyaratan Bajal Calon Walikota dan Wakil Walikota:

Surat pernyataan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Surat penyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Ne-ara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;  Foto kopi ijazah SD SMP, SMA dan / atau sederajat yang dilegalisir (minimal penndidikan terakhir SMA sederajat.  Menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk keperluan mendaftar seba-ai bakal calon dan foto kopi KTP yang masih berlaku (minimal berusia 25 tahun).

Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah / puskesmas setempat, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menerangkan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menerangkan. bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Surat pernyataan yang menyatakan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahna:  Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan 

Surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.  Surat Keterangan dari pengadilan yang menerangkan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Memiliki dan menyerahkan foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bersangkutan 

Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan, dan pekerjaan serta keluarga kandung suami atau istri;  Surat pernyataan yang menyatakan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.  Surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah dan

Surat penyataan yang menyatakan mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan / atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya. Surat pernyataan yang menyatakan bersedia untuk mengikuti seluruh proses tahapan penjaringan dan penyarngan.

Surat pernyataan yang menyatakan komitmen kepada Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya. Menyerahkan visi dan misi. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 4 (empat) lembar di luar pass foto ukuran 4x6 yang ditempel pada formulir pendaftaran bakal calon.  Mengajukan Rencana dan Pembiayaan Pemenangan Kandidat  sebagai mana mestinya. (ZP)


EmoticonEmoticon